wartakini.id – Sebuah terobosan pemikiran kini menjadi sorotan utama dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang kokoh. Inovasi di sektor sosial dan lingkungan hidup bukan lagi sekadar pelengkap melainkan pilar esensial yang harus terus digalakkan. Komitmen kuat terhadap gagasan ini datang dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas yang menegaskan dukungannya.
Baca Juga
Menteri PPN Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan bahwa inovasi harus memiliki implikasi nyata. Fokusnya adalah peningkatan kualitas lingkungan penguatan sektor usaha dan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan. Menurutnya strategi pertumbuhan ekonomi wajib mengintegrasikan aspek kualitas lingkungan dan resiliensi komunitas. Ini berarti setiap investasi dan aktivitas produksi harus menjamin kelestarian sumber daya alam yang menopang pembangunan sekaligus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekitar.

Pada kesempatan yang sama Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyoroti ENSIA sebagai contoh nyata kepatuhan yang melampaui standar regulasi. Praktik ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan bisa ditingkatkan lebih jauh. Jumhur menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan langkah terakhir setelah pendekatan moral dan keagamaan tidak mampu mendorong kepatuhan.
Ia menguraikan tiga tingkatan dalam mencapai kepatuhan etik lingkungan. Dimulai dari himbauan moral lalu perintah-perintah yang bersifat religius. Jika kedua pendekatan tersebut belum efektif maka instrumen hukum akan diberlakukan. "Bagi mereka yang tidak bisa diatur oleh moral maupun religi maka hukum adalah jawabannya" tegas Jumhur. Pendekatan berlapis ini diharapkan mampu menciptakan kesadaran dan kepatuhan yang lebih tinggi demi kelestarian lingkungan dan kemajuan sosial.





































