Pemerintah membuka akses vaksin berbayar bagi individu di bawah revisi skema Vaksin Gotong Royong (VGR). Langkah ini dinilai dari salah satu upaya yang tepat untuk mempercepat kekebalan kelompok (herd immunity).
Deputi Kampanye Publik Said Aqil Siroj (SAS) Institute, Endang Tirtana mengatakan, VGR berbayar ini sudah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Dimana pada pasal 4a dijelaskan bahwa vaksinasi gotong royong dilakukan oleh badan hukum/badan usaha untuk karyawan. keluarga, dan individu lain terkait keluarga, atau secara individu per orangan.
“Kenapa ruang ini dibuka, ini adalah sebagai bentuk partisipasi warga negara yang mampu untuk membantu pemerintah dalam program vaksinasi. Program ini tidak mengurangi dan membatalkan program vaksin gratis yang dilakukan pemerintah,” katanya di Jakarta, Senin (12/7).
Dia mengungkapkan, program ini sebenarnya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki penyakit bawaan. Pasalnya sangat rentan bagi mereka untuk datang ke tempat umum dengan potensi tertular virus Corona.
“Mereka yang memiliki penyakit penyerta yang selama ini enggan vaksin datang ke keramaian akan memudahkan mereka mendapatkan vaksin dengan mendapat ke Kimia Farma,” jelasnya.
Endang menjelaskan, VGR berbayar ini sifatnya bukan paksaan dan hanya bagi yang bersedia. Dengan demikian, maka tidak ada alasan yang rasional untuk mengatakan bahwa pemerintah telah mencederai rasa keadilan rakyat.
“Justru mereka yang memberikan komentar itulah yang sedang tidak ingin rakyatnya yang merasa mampu untuk ikut membantu pemerintah. Berhentilah menebar rasa curiga, kebencian dan menghasut rakyat untuk tidak percaya kepada pemerintah dalam menangani covid ini. Saatnya membuktikan bahwa kita semua harus bersatu, membantu dan saling percaya,” tegasnya.
Dia menambahkan, VGR ini berdasarkan ketentuan adalah vaksin merek yang berbeda dari vaksin gratis untuk masyarakat. Sehingga kecurigaan akan berkurangnya dosis vaksin gratis dinilai tidak tepat.
“Adanya pertanyaan publik, bahwa pemerintah UEA memberikan hibah vaksin sinoparm merek yg sama dengan vaksin mandiri perlu dijelaskan distribusinya. Supaya tidak ada kecurigaan. Walaupun sebenarnya berbeda,” tutup Endang.
