wartakini.id – Sebuah skandal mengejutkan mengguncang Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat Dugaan praktik jual beli fasilitas istimewa atau hunian mewah di dalam lapas tersebut kini menjadi sorotan tajam publik Anggota Ombudsman RI Syafrida R Rasahan mengungkapkan temuan ini setelah mendapatkan informasi dari salah satu warga binaan yang diduga menikmati fasilitas tersebut
Baca Juga
Syafrida menjelaskan bahwa warga binaan tersebut memang membayar sejumlah uang untuk menempati hunian eksklusif ini meski nominal pastinya belum terungkap "Memang ada pembayaran dan itu dikomersialkan" tegas Syafrida dalam sebuah konferensi pers Pihak Ombudsman sendiri masih terus menginvestigasi lebih lanjut untuk mengungkap besaran tarif yang diberlakukan demi fasilitas mewah di balik jeruji besi ini
Mersepons cepat temuan Ombudsman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas tidak tinggal diam Mereka segera membentuk tim investigasi khusus Tim ini bertugas menindaklanjuti hasil inspeksi mendadak sidak yang dilakukan Ombudsman terkait dugaan keberadaan bangunan fasilitas khusus di Lapas Cibinong
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dirjenpas Mashudi menegaskan komitmennya untuk memeriksa secara menyeluruh seluruh temuan yang mengarah pada dugaan keistimewaan atau pelanggaran manajemen internal lapas "Kami telah membentuk tim untuk melakukan investigasi dan inspeksi terhadap sarana prasarana serta standar hunian di Lapas Cibinong Temuan Ombudsman menjadi bagian penting yang akan kami dalami" ujar Mashudi
Mashudi juga menekankan bahwa Ditjenpas sangat terbuka terhadap pengawasan dari pihak eksternal seperti Ombudsman Ia melihat masukan ini sebagai momentum krusial untuk mengevaluasi dan memastikan seluruh penyelenggaraan pemasyarakatan berjalan sesuai dengan koridor aturan yang berlaku
Di tengah hiruk pikuk dugaan komersialisasi fasilitas mewah di lapas ini pertanyaan mengenai besaran gaji dan tunjangan yang diterima oleh para pegawai lapas atau sipir penjara kembali mengemuka Banyak pihak mempertanyakan bagaimana sistem penggajian dan tunjangan ini diatur mengingat tanggung jawab besar serta potensi godaan yang mungkin muncul dalam lingkungan kerja seperti lapas Detail mengenai kisaran gaji dan tunjangan ini kerap menjadi sorotan publik terutama saat isu-isu integritas lembaga pemasyarakatan mencuat
