wartakini.id – Sebuah pernyataan kontroversial meluncur dari mulut mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengguncang industri otomotif global. Ia menyatakan tak akan menghalangi pabrikan mobil raksasa dari Tiongkok untuk membangun fasilitas produksi dan merakit kendaraan di tanah Paman Sam. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara eksklusif di program "The Ingraham Angle" Fox News pada Jumat 11 September 2026. Sikap ini sontak memicu gelombang penolakan sengit dari kalangan parlemen dan raksasa otomotif di Amerika.
Baca Juga
Trump bukan tanpa alasan. Menurutnya jika perusahaan Tiongkok bersedia berinvestasi dan membuka pabrik di AS, itu adalah kabar baik. "Jika China ingin masuk dan membuka pabrik untuk membuat mobil mereka di sini, saya tidak keberatan," tegas Trump. Ia mencontohkan Jepang yang telah lebih dulu melakukan hal serupa. Poin utamanya adalah penciptaan lapangan kerja bagi warga Amerika. Namun, ia dengan tegas menolak skema perakitan di Meksiko yang kemudian produknya dikapalkan ke pasar AS, menegaskan komitmennya pada tenaga kerja domestik.
Sikap serupa pernah ia lontarkan di Detroit Economic Club pada Januari 2026. "Biarkan China masuk, biarkan Jepang masuk," ujarnya kala itu, selama mereka bersedia membangun pabrik dan merekrut pekerja lokal. Pernyataan terbaru ini muncul hanya 13 hari sebelum pertemuan krusial antara Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Gedung Putih yang dijadwalkan pada 24 September 2026.
Isu ini memicu kekhawatiran serius di Capitol Hill. Senator Elissa Slotkin dari Partai Demokrat Michigan pekan ini mengklaim adanya rumor bahwa akses pasar bagi mobil Tiongkok akan menjadi bagian dari kesepakatan dagang yang sedang dirancang. Ia menyebut langkah ini sebagai "kesalahan fatal" yang berpotensi menghantam 1,2 juta lapangan kerja di sektor otomotif Michigan. Hingga kini, Gedung Putih belum mengeluarkan pengumuman resmi terkait perubahan kebijakan tersebut.
Faktanya, mobil penumpang Tiongkok praktis terisolasi dari pasar AS oleh empat benteng regulasi yang kokoh. Pertama, tarif Section 301 untuk mobil listrik Tiongkok telah dinaikkan oleh pemerintahan Joe Biden pada 2024, melonjak dari 25 persen menjadi 100 persen. Tarif baterai lithium-ion juga naik signifikan dari 7,5 persen menjadi 25 persen. Kedua, aturan kendaraan terhubung dari Departemen Perdagangan AS yang berlaku sejak Januari 2025 membatasi penggunaan perangkat lunak dan keras kendaraan terhubung asal Tiongkok, mulai model tahun 2027.
Ketiga, tarif sebesar 25 persen untuk seluruh mobil penumpang dan truk ringan impor telah diberlakukan sejak April 2025. Keempat, ada Rancangan Undang-Undang Connected Vehicle Security Act yang diusulkan oleh Senator Slotkin dan Senator Bernie Moreno dari Partai Republik Ohio. RUU ini secara eksplisit melarang kendaraan, perangkat lunak, dan perangkat keras dari entitas dengan kepemilikan Tiongkok di atas 15 persen. RUU tersebut bahkan telah lolos Komite Perdagangan Senat secara aklamasi pada Juli 2026.
Inilah inti permasalahannya. Mengundang pabrikan Tiongkok untuk membangun pabrik di Amerika tidak serta merta menggugurkan dua aturan terakhir. Sebab, regulasi tersebut menargetkan kepemilikan perusahaan dan asal teknologi, bukan sekadar lokasi perakitan. Dengan demikian, undangan Trump dan kerangka regulasi yang berlaku saat ini justru bergerak ke arah yang berlawanan, menciptakan dilema kebijakan yang kompleks.
Kekhawatiran mendalam juga menyelimuti detak jantung industri otomotif Amerika di Detroit. Sejak 13 Maret 2026, asosiasi industri otomotif AS telah menyurati pemerintah, mendesak agar pabrikan Tiongkok tetap dijauhkan dari pasar domestik. Pada 3 April 2026, tiga senator berpengaruh, Tammy Baldwin, Elissa Slotkin, dan Chuck Schumer, secara langsung menyurati Trump. Mereka memperingatkan bahwa mengundang pabrikan Tiongkok akan memberikan keunggulan ekonomi yang mustahil dikejar oleh produsen Amerika, sekaligus memicu krisis keamanan nasional yang dampaknya tak bisa dibalik.
