Langkah ini diambil menyusul lambatnya pencapaian target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi tahun ini. Data menunjukkan realisasi pembiayaan perumahan yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera baru menyentuh angka 154.000 unit atau sekitar 44 persen dari kuota yang ditetapkan. Kondisi ini mendesak pemerintah mencari alternatif pasokan di luar pembangunan fisik baru.
Baca Juga
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa inovasi ini bertujuan mengoptimalkan aset hunian terbengkalai yang tersebar di berbagai daerah. "Kami akan segera menerbitkan rancangan peraturan menteri mengenai daur ulang untuk mempercepat penyaluran rumah subsidi. Rumah-rumah yang tidak berpenghuni akibat beragam kendala termasuk faktor alam atau keadaan di luar kekuasaan akan dapat dimanfaatkan kembali dengan potensi mencapai lebih dari 80.000 unit" ujar Maruarar dalam rapat evaluasi di kantor BP Tapera Jakarta.
Secara teknis pasokan rumah daur ulang ini mayoritas berasal dari aset perbankan penyalur yang disita akibat kredit gagal bayar atau non-performing loan NPL. Nantinya pihak bank akan mengajukan permohonan resmi agar aset tersebut dapat diintegrasikan kembali ke dalam skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP bagi debitur MBR baru.
Meskipun unit fisik telah tersedia di lapangan pemanfaatan kembali aset sitaan selama ini terganjal persoalan teknis pada sistem administrasi digital yang membekukan data bangunan bermasalah. Maruarar menjelaskan kementeriannya sedang memodifikasi sistem registrasi agar tanda pengenal aset sitaan tersebut bisa diaktifkan kembali tanpa merusak riwayat pencatatan. Ini membuka jalan bagi MBR untuk segera memiliki rumah impian.
