Wartakini.id, Jakarta – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang dikenal dengan Whoosh, kini berada di persimpangan jalan. Pembayaran utang proyek ambisius ini harus dilakukan secara mandiri, tanpa setetes pun dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Related Post
Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menekankan bahwa penggunaan APBN untuk menutupi utang Whoosh akan menjadi preseden buruk bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya. Hal ini dikhawatirkan akan mengikis disiplin bisnis dan menumbuhkan mental ketergantungan pada dana pemerintah.
"BUMN bisa saja membuat proyek yang secara bisnis tidak menguntungkan, karena sudah tahu ada ‘bantal’ APBN yang bisa diandalkan. Padahal, beban APBN saat ini sudah sangat berat dengan berbagai program pemerintah yang besar," ujar Huda di Jakarta, Minggu (19/10/2025).
Huda mengapresiasi keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Whoosh. Menurutnya, langkah ini sudah tepat untuk menjaga kesehatan keuangan negara dan mendorong BUMN untuk lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, Whoosh dituntut untuk beroperasi secara efisien dan menghasilkan keuntungan agar dapat melunasi utang-utangnya. Masa depan proyek ini kini bergantung pada kemampuannya untuk menarik minat masyarakat dan memberikan pelayanan yang optimal.
Tinggalkan komentar