Wartakini.id – Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, memberikan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sebuah gagasan yang sebelumnya dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah pernyataan di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Jumat (13/12), Mahfud dengan tegas menyebut Pilkada langsung sebagai sistem yang mahal dan "jorok".
Related Post
Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada langsung sangat diperlukan. "Menurut saya ini bagus, dalam arti perlu ada evaluasi apakah pemilihan kepala daerah harus kembali dilakukan oleh DPRD atau tetap langsung. Pilkada sekarang mahal dan, terus terang, jorok," tegas Mahfud. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukanlah hal baru di Indonesia. Sistem ini pernah diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meskipun kemudian dicabut karena pertimbangan politik. "Undang-undangnya sempat disahkan, tetapi dalam dua hari dicabut lagi karena pertimbangan politik," jelasnya.
Pendapat Mahfud ini sejalan dengan usulan Prabowo Subianto yang disampaikan dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar. Prabowo mencontohkan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menggunakan sistem pemilihan kepala daerah melalui perwakilan legislatif. Menurutnya, sistem ini lebih efisien. "Saya melihat negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India menggunakan sistem ini. Mereka lebih efisien, cukup memilih anggota DPRD yang kemudian memilih kepala daerah," ujar Prabowo. Ia menambahkan bahwa dana yang terbuang dalam Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk sektor lain yang lebih krusial, seperti pendidikan. "Kita bisa gunakan uang itu untuk memperbaiki sekolah, irigasi, atau memberi makan anak-anak kita," tegas Prabowo. Pernyataan kedua tokoh penting ini tentu akan memicu perdebatan sengit mengenai sistem pemilihan kepala daerah yang ideal di Indonesia.
Tinggalkan komentar