Wartakini.id – Usulan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memantik gelombang protes di dunia maya. Sejumlah warganet menilai wacana tersebut sebagai kemunduran demokrasi dan berpotensi melahirkan pemimpin boneka.
Related Post
Akun Twitter @Anak Ogi misalnya, menyatakan keprihatinannya. Menurutnya, usulan ini akan menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpin berkualitas seperti Basuki Tjahaja Purnama, Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, atau Pramono Anung. Ia khawatir kepala daerah nantinya hanya akan menjadi "boneka" yang patuh pada ketua DPD partai politik di daerah. "Ini upaya merusak demokrasi," tulis akun tersebut, menuding Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Kekhawatiran lain muncul terkait potensi meningkatnya politik uang. Dengan sistem pemilihan oleh DPRD, calon kepala daerah diprediksi akan lebih fokus melobi partai politik, ketimbang mendekatkan diri dan mendengar aspirasi rakyat. Praktik politik uang, termasuk gratifikasi dan bantuan sosial (bansos) yang diselewengkan, dikhawatirkan akan semakin marak.
Para kritikus menilai usulan ini bukan solusi, melainkan justru akan menciptakan masalah baru. Tujuan demokrasi—pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat—terancam tergeser. Prioritas calon kepala daerah akan beralih dari melayani rakyat menjadi mencari dukungan partai, mengakibatkan suara rakyat menjadi tak terdengarkan.
Tinggalkan komentar