Jakarta, WARTAKINI.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Tjahjo Kumolo kembali membuka suara tentang rencana pemerintah terapkan dana pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema fully funded.
Dalam wawancara eksklusif dengan Peter Gontha dalam acara IMPACT di WARTAKINI.id TV, Tjahjo menjelaskan sebelum adanya pandemi Covid-19, dan dengan adanya perampingan jabatan fungsional lebih mengefektifkan dan membuat efisien kinerja ASN yang akhirnya harus menyesuaikan pendapatannya.
Sementara, kata Tjahjo banyak ASN yang tidak bisa menabung karena kondisi keuangan yang pas-pasan. Dia pun berbagi pengalamannya saat duduk menjadi anggota DPR selama puluhan tahun dan mencoba membandingkan dengan ASN yang lain.
“Saya hampir 25 tahun jadi anggota DPR, begitu selesai saya mendapatkan dari Taspen hanya Rp 200 juta, cash, satu kali. Pensiunan ada setiap bulan Rp 3,8 juta,” tuturnya di program IMPACT WARTAKINI.id TV, Kamis (4/3/2021) malam.
“Pegawai yang lain paling-paling Rp 10 juta, Rp 15 juta dari Taspen. Begitu pensiun kaget dia. Biasa ada tunjangan kesehatan, ini tidak. […] Saya menteri ada operasi menteri, begitu tidak, kembali ke gaji pokok awal,” kata Tjahjo melanjutkan.
Oleh karena itu, Tjahjo pun kemudian berbicara kepada Taspen selaku lembaga pengelola dana pensiun PNS untuk merombak tata kelola dana pensiun, agar PNS bisa mendapatkan dana yang banyak usai purna bakti tugas.
Tjahjo ingin ada beberapa persen dana pendapatan yang diterima oleh ASN, baik dari gaji pokok atau tunjangan yang bisa dipotong untuk dana pensiun.
“Semakin besar dipotong untuk disepakati, nanti di masa tugas sekian puluh tahun, dia bisa menerima. […] Taspen siap kasih besar, tapi dari awal dikelola,” tuturnya.
Bahkan sebenarnya, kata Tjahjo Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memiliki wacana untuk mengadakan subsidi untuk para pensiunan. Pasalnya PNS dengan tunjangan yang naik terus, ditambah mendapat gaji ke-13, sementara dana pensiunan dana tidak pernah naik.
“Sampai Bu Sri Mulyani sebelum pandemi punya ide bahwa beliau subsidi pensiunan. […] Sampai sudah dipersiapkan ada subsidi sekian persen, tapi karena ada pandemi Covid jadi angan-angan. Tapi ke depannya, akan mengarah ke sana,” tuturnya.
Untuk diketahui, skema dapen PNS pay as you go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Persero) Taspen ditambah dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara dengan skema fully funded, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar, karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay (THP) yang jumlahnya lebih besar.
Sehingga yang pensiunan yang diterima jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Skema fully funded selain diambil dari persentase THP, ready viewed pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja
Saat ini, APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada Pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar ke 3,1 juta orang.
Dengan skema fully funded yang akan dilakukan ini, bisa memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN.
Sumber Berita
